Rembuk Tani Kemenko Pangan, Harapan Akses Pupuk Kian Mudah

Bangkalan-, Ratusan petani dari berbagai kelompok tani se-Kabupaten Bangkalan antusias mengikuti kegiatan Rembuk Tani bersama perwakilan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan di Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Selasa (23/6/2026).

 

Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan para petani untuk membahas kemudahan akses pupuk bersubsidi, peningkatan produktivitas pertanian, hingga strategi mewujudkan swasembada pangan nasional.

 

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widi Astuti, menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penyederhanaan regulasi tata kelola pupuk bersubsidi agar petani dapat memperoleh pupuk dengan lebih cepat dan mudah.

 

“Saat ini skema penebusannya sudah jauh lebih sederhana dan komoditas pupuk kini lebih mudah dibeli oleh petani. Polanya tidak seperti dulu lagi yang masih memerlukan proses validasi serta verifikasi administratif berlapis-lapis,” ujar Widi Astuti.

 

Menurutnya, sebelumnya terdapat sekitar 145 regulasi yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi sehingga proses penebusan membutuhkan verifikasi berjenjang. Kini aturan tersebut disederhanakan sehingga petani yang telah terdaftar dapat menebus pupuk sejak awal tahun sesuai alokasi yang ditetapkan.

 

Widi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dan pemerintah menargetkan swasembada pangan secara lebih luas pada 2027.

 

“Tahun 2025 Indonesia sudah berhasil swasembada beras dan diharapkan keberlanjutannya. Tahun 2027 kita sudah harus swasembada pangan,” katanya di hadapan para petani.

 

Dalam kesempatan itu, Kemenko Pangan turut mengapresiasi inovasi berbasis geospasial yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sistem tersebut mampu mendata secara akurat kepemilikan lahan, luas area pertanian, kebutuhan pupuk, hingga potensi sumber air di setiap wilayah.

 

“Ini merupakan inovasi digitalisasi pertanian yang sangat bagus. Hasil peninjauan lapangan ini akan segera kami laporkan kepada Pak Menko Pangan agar program Geospasial Bangkalan bisa dijadikan proyek percontohan nasional,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, C. Henry Kusuma Karyadinata, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam menurunkan harga pupuk dan memperbaiki tata kelola distribusinya.

 

Henry mengungkapkan, kondisi sektor pertanian Bangkalan saat ini menunjukkan tren positif. Harga gabah di tingkat petani telah meningkat menjadi Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram, jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp4.500 per kilogram.

 

Selain itu, Bangkalan juga tengah mengembangkan sistem satu data pertanian berbasis geospasial yang saat ini telah diterapkan di empat kecamatan dan ditargetkan menjangkau seluruh 18 kecamatan dalam dua bulan mendatang.

 

“Melalui integrasi data ini, Bangkalan siap membuktikan bahwa jika sarana, prasarana, serta pemenuhan pupuk diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, maka target swasembada pangan nasional pasti bisa kita capai bersama,” pungkas Henry.

 

Rembuk Tani ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, BUMN, dan petani dalam menjaga produktivitas pertanian serta memastikan ketersediaan pangan nasional di masa mendatang.(rhm)