Dugaan Korupsi Bansos PKH, Warga Sumenep Resmi Tempuh Jalur Hukum
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah warga yang mencurigai adanya ketidaksesuaian jumlah bantuan, kini berbondong-bondong mendatangi bank penyalur untuk mencetak rekening koran sebagai bukti resmi transaksi.
Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa dana yang masuk ke rekening mereka jauh lebih besar dibandingkan uang tunai yang diterima dari pihak yang membantu proses pencairan.
Warga menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan penerima bantuan, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada program pemerintah tersebut.
Dugaan ini menguat setelah sejumlah penerima menemukan selisih mencolok antara catatan rekening dan uang yang diberikan.
Kecurigaan warga bermula ketika jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya masuk. Setelah dilakukan pengecekan ke bank, perbedaan besar itu terbukti.
Salah satu KPM, SM, warga Dusun Pakondang Daya, mengaku hanya menerima Rp800 ribu untuk periode September–November 2025. Padahal, rekening bank menunjukkan bantuan sebesar Rp3,45 juta.
Kondisi serupa dialami HN, yang hanya menerima Rp1,2 juta, sementara rekeningnya tercatat menerima Rp2,55 juta.
“Uang dikasihkan langsung oleh ketua kelompok (Rahema). Kami tidak pernah pegang struk ATM. Setelah dicek, ternyata bantuannya jauh lebih besar,” ujar HN saat ditemui di rumahnya.
Sejumlah warga meyakini, Dugaan praktik ini sudah berlangsung sejak lama. Namun mereka baru berani bersuara setelah beberapa KPM memeriksa saldo secara mandiri dan menemukan adanya selisih banyak.
Dugaan serupa kembali muncul pada bantuan milik KPM berinisial S, warga Dusun Pakondang Tengah, Bantuan yang seharusnya diterima penuh diduga dipotong melalui penguasaan ATM oleh oknum berinisial MH.
“Kartu ATM KPM dipegang. Dicairkan tanpa sepengetahuan pemilik, lalu uangnya dikasih tidak sesuai jumlah yang masuk,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
S mengaku hanya menerima Rp2,1 Juta. Namun setelah isu pemotongan ramai, MH tiba-tiba datang dan memberikan Rp2,5 Juta, mengaku sebagai “tambahan bantuan”.
Warga menilai tindakan ini sangat janggal dan justru memperkuat dugaan adanya praktik penggelapan dana bantuan.
Situasi ini membuat warga semakin resah. Mereka meminta pemerintah desa, pendamping PKH, hingga Dinas Sosial Kabupaten Sumenep turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.
