Ketika “Penjahat” Bernama Prabowo

Madura-, Oleh: Fauzi As

 

Membaca judul tulisan ini, mungkin sebagian orang akan langsung marah. Sebagian lagi mungkin tersenyum karena merasa menemukan pembenaran atas kebenciannya.

 

Namun justru di situlah persoalannya. Kita hidup di zaman ketika orang lebih cepat marah daripada membaca, lebih cepat membenci daripada memahami, dan lebih cepat menyimpulkan daripada mencari data.

 

Bangsa ini tidak sedang kekurangan orang yang pandai berteriak. Bangsa ini justru sedang kekurangan orang yang mau berpikir jernih.

 

Saya termasuk orang yang sering mengkritik pemerintah. Saya menulis tentang korupsi, mengkritik penyalahgunaan jabatan, dan menyoroti kebijakan yang menurut saya tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Namun kritik tidak boleh membuat kita kehilangan akal sehat.

 

Kritik adalah vitamin demokrasi. Kebencian adalah racun demokrasi. Keduanya sering terlihat mirip, padahal sangat berbeda.

 

Belakangan ini saya melihat gejala yang cukup berbahaya. Banyak pihak berusaha menggiring opini seolah-olah seluruh persoalan bangsa ini berasal dari satu orang bernama Prabowo Subianto.

 

Seolah semua korupsi dilakukan Presiden. Seolah semua pencurian uang rakyat dilakukan Presiden. Seolah semua pejabat nakal bergerak atas perintah Presiden.

 

Pertanyaannya sederhana, benarkah demikian?

 

Jika Presiden ingin melindungi koruptor, mengapa banyak pejabat yang ditangkap? Jika Presiden ingin melindungi mafia, mengapa sejumlah pengusaha besar dijadikan tersangka? Jika Presiden ingin melindungi para pemburu rente, mengapa berbagai kasus besar justru terus dibongkar?

 

Tentu bukan berarti semua sudah baik-baik saja. Korupsi masih menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi. Mental maling masih berkeliaran di berbagai lembaga negara.

 

Program yang seharusnya membantu rakyat pun masih berpotensi dijadikan ladang bancakan oleh oknum yang rakus.

 

Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh yang menyakitkan. Ketika rakyat berharap anak-anak mendapatkan makanan yang layak, justru muncul dugaan adanya pihak-pihak yang sibuk menghitung keuntungan pribadi.

 

Publik juga masih mengingat pengakuan tersangka Sony Sonjaya yang menyebut telah menyerahkan puluhan nama kepada penyidik. Jika informasi itu benar, maka siapa pun yang terlibat harus diperiksa. Tidak peduli pejabat, anggota DPR, pengusaha, atau tokoh besar. Hukum tidak boleh mengenal kasta.

 

Namun di sisi lain, kita harus berhati-hati agar kemarahan terhadap oknum tidak berubah menjadi kebencian terhadap negara.

 

Di sinilah jebakan yang sering tidak disadari. Ada pihak yang ingin rakyat marah kepada koruptor, dan itu wajar. Tetapi ada juga yang ingin rakyat marah kepada negaranya sendiri. Ini yang berbahaya.

 

Di ruang digital, pola adu domba semakin mudah ditemukan. Rakyat diadu dengan rakyat. Ulama diadu dengan ulama. TNI diadu dengan Polri. Lembaga negara diadu dengan lembaga negara. Pendukung pemerintah diadu dengan pengkritik pemerintah.

 

Padahal yang paling diuntungkan dari kekacauan adalah mereka yang selama ini menikmati situasi tersebut. Bangsa yang terpecah akan jauh lebih mudah dilemahkan daripada bangsa yang bersatu.

 

Saya teringat pernyataan Achsanul Qosasi dalam rapat paripurna DPR pada 17 Juni 2013 saat membahas kenaikan harga BBM. Saat itu ia mengatakan bahwa “tidak ada satu Presiden pun yang ingin menyengsarakan rakyatnya.”

 

Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung pelajaran penting. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan Presiden. Kita boleh mengkritik keputusan pemerintah. Kita juga boleh menolak program yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

 

Namun kita juga harus memahami bahwa tidak semua kebijakan lahir dari niat jahat. Sering kali pemerintah berada dalam posisi yang serba sulit. Sebuah keputusan bisa mengundang kritik ketika diambil, tetapi juga menuai kritik ketika tidak diambil.

 

Dalam pembahasan BBM saat itu, Achsanul menjelaskan bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak dan sebagian lainnya bocor melalui penyelundupan. Artinya, persoalan yang terlihat sederhana sering kali memiliki akar masalah yang jauh lebih kompleks.

 

Karena itu bangsa ini membutuhkan kritik yang berbasis data, bukan kebencian yang berbasis prasangka.

 

Kita membutuhkan keberanian untuk melawan korupsi, bukan keberanian untuk menghancurkan persatuan. Kita membutuhkan rakyat yang kritis, bukan rakyat yang mudah diprovokasi. Kita membutuhkan pengawasan terhadap pemerintah, bukan permusuhan terhadap negara.

 

Saya percaya Indonesia masih memiliki banyak persoalan. Namun saya juga percaya bangsa ini masih memiliki harapan.

 

Harapan itu ada pada rakyat yang berani mengkritik tanpa membenci. Rakyat yang berani melawan koruptor tanpa memusuhi negaranya sendiri. Rakyat yang mampu membedakan antara pejabat nakal dan institusi negara, antara pengkhianat jabatan dan cita-cita kebangsaan.

 

Pada akhirnya, koruptor bisa ditangkap. Pejabat bisa diganti. Menteri bisa dicopot. Anggota DPR bisa kalah dalam pemilu. Bahkan Presiden pun bisa berganti.

 

Tetapi Indonesia harus tetap berdiri.

 

Karena itu, mari menjaga akal sehat. Lawan korupsi sampai ke akarnya. Kritik pemerintah jika keliru. Dukung jika benar. Awasi kekuasaan tanpa henti.

 

Namun jangan pernah membiarkan siapa pun memecah belah bangsa ini. Sebab ketika rakyat saling membenci, ketika sesama anak bangsa saling curiga, dan ketika kita sibuk bertengkar satu sama lain, para perampok negeri justru bekerja dengan tenang.

 

Dan itulah kemenangan terbesar mereka. Bukan karena mereka terlalu kuat, melainkan karena kita terlalu mudah dipecah belah.

 

Mari jaga rumah kita bersama, Indonesia Raya.