LIRA Bangkalan Soroti Mutasi Kasat Reskrim, Minta Penegakan Hukum Tetap Konsisten

Bangkalan-, Mutasi jabatan Kasat Reskrim Polres Bangkalan menuai perhatian dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Mahmudi, Bupati LSM LIRA DPD Bangkalan, yang menilai keberanian aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus di Bangkalan perlu mendapat dukungan dan apresiasi.

 

Dalam keterangannya, Mahmudi menyampaikan bahwa upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan membutuhkan kebersamaan serta pengorbanan dari berbagai pihak.

 

"Kebersamaan dalam melakukan pembenahan di Bangkalan membutuhkan banyak pengorbanan. Kami masyarakat Bangkalan berharap sosok Kasat Reskrim memiliki karakter dan integritas seperti Pak Hafid," ujarnya.

 

Menurut Mahmudi, selama menjabat, AKP Hafid dinilai aktif dalam mengungkap sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, mutasi yang bersangkutan menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

 

Ia mengungkapkan, muncul dugaan dan asumsi dari sebagian kalangan bahwa perpindahan tugas tersebut berkaitan dengan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan selama bertugas di Bangkalan.

 

Namun demikian, Mahmudi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pandangan pribadi yang perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan kewenangan institusi terkait.

 

"Gara-gara mengungkap banyak kasus di Bangkalan, kemudian beliau harus berpindah tugas ke Nganjuk. Asumsi saya ada pihak-pihak yang bermain, sehingga terkesan seperti dibuang. Namun ini tentu perlu diklarifikasi oleh pihak yang berwenang," katanya.

 

Mahmudi juga meminta agar mutasi tersebut tidak mengurangi semangat pemberantasan tindak pidana maupun pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat Bangkalan.

 

Lebih lanjut, ia berharap jajaran kepolisian, khususnya Polres Bangkalan, tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga independensi penegakan hukum tanpa intervensi dari pihak mana pun.

 

Terkait pernyataannya yang menyebut adanya dugaan unsur pimpinan Polres Bangkalan "masuk angin", Mahmudi menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum. Ia meminta institusi kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.

 

Secara hukum, mutasi anggota Polri merupakan kewenangan organisasi sebagai bagian dari kebutuhan pembinaan karier, penyegaran, dan penguatan kelembagaan. Namun, transparansi dalam proses tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

 

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polres Bangkalan maupun Polda Jawa Timur terkait tanggapan atas pernyataan Mahmudi tersebut.(RHM)