Kasus Korupsi Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa Anggota DPR Madura
- Risky
Pamekasan-, Nama anggota DPRD Kabupaten Pamekasan kembali terseret dalam pusaran kasus dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur. Kali ini, anggota DPRD Pamekasan berinisial MNJ dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun 2019–2022.
Pemanggilan dilakukan pada Senin (11/5/2026). Namun pemeriksaan tidak berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, melainkan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk legislator dari Madura tersebut.
“Pemeriksaan saksi atas nama RKB selaku anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, dan MNJ selaku anggota DPRD Kabupaten Pamekasan,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Selain dua legislator itu, penyidik antirasuah juga memanggil tiga pihak swasta berinisial ARN, MHR, dan AM untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menyeret dana hibah Pokmas tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 lalu yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak. Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.
Perkara dana hibah Pokmas sendiri sejak lama menjadi sorotan publik. Program yang seharusnya membantu masyarakat di tingkat bawah justru kerap diduga menjadi bancakan politik dan alat transaksi kepentingan elite.
Ironisnya, dana yang bersumber dari uang rakyat dan diklaim untuk pemberdayaan masyarakat itu malah berulang kali muncul dalam kasus korupsi. Publik pun mulai mempertanyakan sejauh mana mekanisme pengawasan berjalan di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Ali Maskur saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait pemeriksaan salah satu anggotanya oleh KPK belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.
Belum diketahui materi pemeriksaan terhadap MNJ. Statusnya saat ini masih sebatas saksi. Namun pemanggilan tersebut menambah daftar nama pejabat daerah yang ikut terseret dalam penyidikan mega kasus dana hibah Pokmas Jawa Timur.
KPK menegaskan pengusutan perkara akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Lembaga antirasuah itu juga meminta semua pihak kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Di tengah maraknya kasus korupsi dana bantuan masyarakat, publik kini hanya bisa berharap program hibah tidak lagi berubah fungsi menjadi “hibah untuk elite”, sementara rakyat sekadar dijadikan nama dalam proposal.
