Korupsi
Menurut keterangan yang pernah disampaikan dalam rangkaian perkara tersebut, Unit Pidkor Polres Sumenep disebut sebagai pihak yang lebih dahulu menerima laporan terkait d
Selain dua legislator itu, penyidik antirasuah juga memanggil tiga pihak swasta berinisial ARN, MHR, dan AM untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menyeret dana hib
Kasi Intelijen Kejari Sumenep, Endro Riski E, menyebut dugaan korupsi ditemukan pada sejumlah item kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Penyimpangan ditemuk
Dalam penyelidikan, tersangka diketahui tidak merealisasikan sejumlah kegiatan proyek sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2019. Beberapa kegiat
Hukuman Naik, Lima Perangkat Desa Badur Kembali Masuk Bui
news
sekitar 1 tahun lalu
Warga mendesak, putusan banding diperberat hukuman lima perangkat Desa Badur kasus korupsi dan Kejaksaan Negeri Sumenep melakukan penahanan di rutan sumenep.
Hukuman Naik, Lima Perangkat Desa Badur Kembali Masuk Bui
news
sekitar 1 tahun lalu
Warga mendesak, putusan banding diperberat hukuman lima perangkat Desa Badur kasus korupsi dan Kejaksaan Negeri Sumenep melakukan penahanan di rutan sumenep.
Gara-gara Chromebook, Disdik Sumenep Dimintai Data oleh Kejari
news
sekitar 1 tahun lalu
Pengadaan Chromebook di Sumenep, menurut Agus, hanya berlangsung dua tahun. Pada 2021, bantuan diberikan untuk delapan SD dengan anggaran Rp1,75 miliar.
KPK Soroti PBJ Pemkab Pamekasan dan Pokir DPRD Dinilai Sarat Penyimpangan
news
sekitar 1 tahun lalu
KPK mencermati besarnya nilai APBD Pemkab Pamekasan tahun 2025 yang mencapai Rp2,2 triliun. Salah satu yang menjadi sorotan penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pad
Tata Kelola Dana Kapitasi BPJS Rentan "DIKORUPSI", KPK : Pemkab Pamekasan Belum Optimal
news
sekitar 1 tahun lalu
Selain itu, KPK juga menyoroti besarnya nilai APBD Pemkab Pamekasan tahun 2025 yang mencapai Rp2,2 triliun. Salah satu perhatian KPK penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir)
Korupsi BSPS Sumenep, Pertaruhan Maruar Sirait, Supremasi Hukum, dan Masa Depan Madura
news
sekitar 1 tahun lalu
Nurahmat juga mengkritisi sikap tertutup Kejati Jatim terhadap jurnalis daerah. Ia menyebutkan bahwa hingga kini tidak ada informasi rinci mengenai hasil penggeledahan ya
Naik ke Tahap Penyidikan, IJTI Madura: Kajati Jatim Harusnya Merespon Awak Media Sumenep
news
sekitar 1 tahun lalu
Veros menegaskan bahwa saat ini adalah era keterbukaan informasi, dan hal itu telah dijamin dalam undang-undang. Ia menyayangkan jika lembaga penegak hukum justru tidak t
Sejumlah Oknum Diamankan, Korupsi BSPS Sumenep Masuki Babak Baru
news
sekitar 1 tahun lalu
Salah satu yang menjadi sorotan adalah oknum Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penyidik Kejati Jatim dikabarka
Terpopuler
Selengkapnya
Terpopuler VIVA
Jenderal Listyo Sigit Cs Hapus File Hasil Penyadapan Sebelum Akhirnya Jadi Tersangka, Apa Isinya?
Berita
4 Nov 2026
Mabes Polri mengungkap kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pejabat negara yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Bocorkan Modus Operandi Eks Kapolri Listyo Sigit CS Sadap Presiden Prabowo: Penyadapan dari 2025 hingga 2026
Berita
4 Nov 2026
Bareskim bocorkan modus operandi eks Kapolri sekaligus sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) CS menyadap telepon Presiden
Soal Motif Penyadapan yang Dilakukan Jenderal Listyo Sigit Cs, Kabareskrim Beri Jawaban Tak Terduga
Berita
4 Nov 2026
Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, belum mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum Listyo Sigit Jadi Tersangka, Oergoseno Pernah Bocorkan Eks Kapolri Sadap Telepon Pati Polri
Berita
4 Nov 2026
Sebelum Bareskim Polri menetapkan eks Kapolri Listyo Sigit CS jadi tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. Eks Wakapolri, Oegroseno pernah bocorkan Listyo
PDIP Nilai Kasus Penyadapan Listyo Sigit dkk Terhadap Prabowo Langgar HAM-Demokrasi
Berita
4 Nov 2026
PDIP menilai praktik penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dkk, terlebih jika disertai penghapusan data elektronik melanggar HAM, demokrasi dan hak-hak warga negara.
Selengkapnya
Viva Partner Network
Selengkapnya
Isu Terkini
Pilihan Redaksi