Ketika “Penjahat” Bernama Prabowo
- Veros Afif MZ
Madura-, Oleh: Fauzi As
Membaca judul tulisan ini, mungkin sebagian orang akan langsung marah. Sebagian lagi mungkin tersenyum karena merasa menemukan pembenaran atas kebenciannya.
Namun justru di situlah persoalannya. Kita hidup di zaman ketika orang lebih cepat marah daripada membaca, lebih cepat membenci daripada memahami, dan lebih cepat menyimpulkan daripada mencari data.
Bangsa ini tidak sedang kekurangan orang yang pandai berteriak. Bangsa ini justru sedang kekurangan orang yang mau berpikir jernih.
Saya termasuk orang yang sering mengkritik pemerintah. Saya menulis tentang korupsi, mengkritik penyalahgunaan jabatan, dan menyoroti kebijakan yang menurut saya tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Namun kritik tidak boleh membuat kita kehilangan akal sehat.
Kritik adalah vitamin demokrasi. Kebencian adalah racun demokrasi. Keduanya sering terlihat mirip, padahal sangat berbeda.
Belakangan ini saya melihat gejala yang cukup berbahaya. Banyak pihak berusaha menggiring opini seolah-olah seluruh persoalan bangsa ini berasal dari satu orang bernama Prabowo Subianto.
Seolah semua korupsi dilakukan Presiden. Seolah semua pencurian uang rakyat dilakukan Presiden. Seolah semua pejabat nakal bergerak atas perintah Presiden.
Pertanyaannya sederhana, benarkah demikian?
Jika Presiden ingin melindungi koruptor, mengapa banyak pejabat yang ditangkap? Jika Presiden ingin melindungi mafia, mengapa sejumlah pengusaha besar dijadikan tersangka? Jika Presiden ingin melindungi para pemburu rente, mengapa berbagai kasus besar justru terus dibongkar?
Tentu bukan berarti semua sudah baik-baik saja. Korupsi masih menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi. Mental maling masih berkeliaran di berbagai lembaga negara.
Program yang seharusnya membantu rakyat pun masih berpotensi dijadikan ladang bancakan oleh oknum yang rakus.
Kasus dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh yang menyakitkan. Ketika rakyat berharap anak-anak mendapatkan makanan yang layak, justru muncul dugaan adanya pihak-pihak yang sibuk menghitung keuntungan pribadi.
Publik juga masih mengingat pengakuan tersangka Sony Sonjaya yang menyebut telah menyerahkan puluhan nama kepada penyidik. Jika informasi itu benar, maka siapa pun yang terlibat harus diperiksa. Tidak peduli pejabat, anggota DPR, pengusaha, atau tokoh besar. Hukum tidak boleh mengenal kasta.
