Begini Ketika 'GARAM MADURA MANIS'
- AB Ibrahim
Dan menariknya, keberpihakan itu tidak datang dari oknum yang tiap hari teriak “kedaulatan petani” di media sosial sambil ngopi di café ber-AC.
Ia datang dari meja bisnis.
Ironis memang. Kadang yang paling sering meneriakkan penderitaan rakyat justru tidak pernah membeli hasil keringat rakyat.
Tapi pengusaha yang sering dituduh macam-macam justru datang membawa skema penyerapan. Mungkin karena orang yang tiap hari berhadapan dengan pasar lebih mengerti arti stabilitas daripada mereka yang tiap hari menerima proposal seminar.
Skema yang dibahas dalam pertemuan itu sebenarnya sederhana, tapi sangat strategis. Garam petani dibeli dengan harga yang layak, garam diolah, masuk ke sektor konsumsi dan industri pangan.
Artinya Madura mulai mencoba keluar dari kutukan lama: menjadi daerah penghasil bahan mentah murah untuk memperkaya daerah lain.
Dan di titik inilah langkah Dirut PT Garam patut diapresiasi.
BUMN selama ini sering dianggap terlalu birokratis. Terlalu lambat. Terlalu sibuk rapat.
Tapi kali ini publik akan melihat pendekatan berbeda: membuka ruang kolaborasi dengan pengusaha lokal yang memahami kultur bawah, memahami ritme petani, memahami medan garam Madura bukan dari laporan meja, tapi dari realitas lapangan.
Ini bukan hanya kerja sama bisnis.
Ini bisa menjadi model baru stabilisasi harga berbasis kemitraan lokal.
Karena masalah garam Madura sebenarnya bukan semata produksi.
Tapi rantai distribusi, pengolahan, dan lemahnya posisi tawar petani.
Petani garam selama ini seperti pemain bola tanpa gawang. Mereka disuruh produksi, tapi tidak diberi sistem perlindungan harga yang jelas.
Ketika panen raya datang, harga jatuh seperti moral pejabat menjelang OTT.
Dan yang paling menyedihkan: negara sering hadir terlambat.
Karena itu, pilot project seperti ini bisa menjadi titik penting. Jika berhasil, Madura tidak hanya dikenal sebagai pulau garam. Tapi pulau yang mulai membangun industri garam berbasis rakyat.
Tentu publik boleh kritis. Boleh mengawasi. Karena semua kerja sama besar harus transparan. Tapi publik juga harus adil: jangan setiap langkah kolaborasi langsung dicurigai sebagai konspirasi.
