Presiden! KEK Tembakau, Jalan Pulang Ekonomi Madura
- madura.viva.co.id
Madura-, Oleh: Fauzi As
Gagasan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura bukan sekadar usulan kawasan industri baru. Di balik konsep tersebut tersimpan harapan besar untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Pulau Madura.
Selama ini Madura dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Petani menanam, merawat, dan memanen komoditas yang menjadi bahan baku industri hasil tembakau nasional. Namun ketika tembakau berubah menjadi produk bernilai tinggi, menjadi penerimaan negara melalui cukai, hingga menjadi keuntungan industri, sebagian besar nilai tambah tersebut justru dinikmati di luar Madura.
Madura selama ini lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku. Sementara pusat pengolahan, industri, dan keuntungan ekonomi berada di daerah lain. Kondisi inilah yang melahirkan gagasan KEK Tembakau Madura.
Berbeda dengan sejumlah KEK yang telah lebih dahulu berkembang di Indonesia, seperti KEK Kendal yang berfokus pada manufaktur ekspor, KEK Batam pada perdagangan dan logistik, atau KEK Gresik pada industri besar, KEK Tembakau Madura memiliki pendekatan yang lebih dekat dengan semangat pemerataan ekonomi.
Konsep yang dibangun bukan semata menarik investasi dan mendirikan pabrik. Lebih dari itu, KEK ini dirancang untuk menciptakan rantai nilai yang dimulai dari petani, berkembang melalui industri pengolahan lokal, hingga menghasilkan nilai tambah yang tetap berputar di Madura.
Karena itu, KEK Tembakau Madura dapat dipandang sebagai bentuk afirmasi ekonomi bagi daerah penghasil komoditas. Tujuannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat posisi petani dan pelaku usaha lokal dalam struktur industri yang selama ini cenderung terpusat.
Meski demikian, jalan menuju realisasi KEK Tembakau Madura tidak akan mudah. Tantangan pertama datang dari regulasi cukai yang selama ini menjadi fondasi industri hasil tembakau nasional. Status KEK tidak otomatis menghapus kewajiban dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai maupun berbagai regulasi turunannya.
Tantangan berikutnya adalah perbedaan cara pandang di tingkat nasional. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di sisi lain, kebijakan kesehatan publik terus mengarah pada pengendalian konsumsi rokok. Benturan kepentingan inilah yang berpotensi menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam pembahasan KEK Tembakau.
