Non Sertifikat Halal, Puluhan Dapur MBG di Sumenep Tetap Berproduksi?
Sumenep-, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep terus berjalan di puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, seluruh dapur tersebut ternyata masih belum mengantongi sertifikat halal, meskipun setiap hari memproduksi ribuan porsi makanan untuk peserta didik.
Hal tersebut disampaikan oleh pihak Kemenag Kabupaten Sumenep, melalui Pengawas Jaminan Produk Halal, Badrut Tamam, menjelaskan bahwa sebagian pengelola dapur sebenarnya sudah mulai mencari informasi mengenai proses sertifikasi halal. Ada 15 SPPG yang datang berkonsultasi, tetapi hanya satu unit dapur yang benar-benar telah mengajukan permohonan resmi ke BPJPH.
“Kami mendampingi SPPG yang siap mengikuti prosedur, salah satunya dapur di Desa Ellak Daya, Lenteng. Sisanya masih sebatas meminta arahan,” jelasnya.
Menurut Badrut, seluruh pengajuan sertifikasi harus melalui aplikasi BPJPH. Setelah itu, berkas akan diperiksa untuk memastikan syarat minimal terpenuhi. Proses berikutnya adalah memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan meninjau kondisi dapur secara langsung. Hasil pemeriksaan baru kemudian diserahkan ke Dewan Fatwa MUI untuk penetapan halal.
Sementara itu, Korwil SPPG Sumenep, M. Kholilur Rahman, menegaskan bahwa meski belum bersertifikat halal, seluruh dapur yang beroperasi tetap mengikuti standar produksi yang berlaku. Ia menyebut proses administratif yang panjang membuat penyelesaian sertifikasi membutuhkan waktu.
“Kegiatan produksi tetap berlangsung. Program tidak boleh berhenti hanya karena dokumennya masih diproses,” ujarnya.
Di Sumenep terdapat total 46 dapur SPPG, namun baru 25 yang aktif melayani program MBG. Dapur-dapur tersebut tersebar di 11 kecamatan seperti Kota Sumenep, Bluto, Lenteng, Batuputih, Guluk-Guluk, Arjasa, hingga Manding dan Dungkek. Lebih dari 71 ribu warga menjadi penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui.
Meski sertifikasi halal belum dikantongi, sebagian besar dapur sudah memenuhi persyaratan higienitas. Dari 25 dapur yang berjalan, 20 telah memegang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Lima lainnya masih dalam tahap penilaian.
Kasi Kesling, K3 dan Olahraga Dinkes P2KB Sumenep, Mulyadi, menuturkan bahwa total 45 SPPG sudah mengajukan permohonan SLHS sesuai ketentuan Permenkes 17/2024.
“SLHS ini menjadi payung perlindungan bagi masyarakat. Pemeriksaannya mencakup lingkungan dapur, pelatihan penjamah makanan, hingga uji laboratorium terhadap menu yang diolah,” terang Mulyadi.
