PB IDI Usulkan Tenaga Kesehatan Jadi Penerima MBG untuk Fungsi Kontrol Kualitas

dr. Farhat Suryaningrat, SpKK, Humas PB IDI
Sumber :

Bangkalan-, Maraknya kasus Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, mulai dari keracunan massal hingga temuan makanan berulat dan berbau tidak sedap, mendapat sorotan serius dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Sebagai langkah pengawasan, PB IDI mengusulkan agar tenaga kesehatan (nakes) turut menjadi penerima manfaat program MBG.

Tabrak Pohon, Bus Mini Muat Durian Terguling di Bangkalan

 

Usulan tersebut disampaikan oleh dr. Farhat Suryaningrat, SpKK, selaku Humas PB IDI, saat menghadiri peresmian salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Sabtu (31/1/2026).

Ternyata Ini Penyebab Warga Pamekasan Berburu Emas Diselokan

 

Menurut dr. Farhat, keterlibatan tenaga kesehatan sebagai penerima MBG sangat penting sebagai bentuk kontrol langsung terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempertimbangkan usulan tersebut.

Nenek di Bangkalan Dikeroyok, Polisi Tetapkan Tiga Orang Tersangka

 

“Ketika tenaga kesehatan ikut mendapatkan MBG, maka mereka bisa langsung mengontrol kualitas pemenuhan gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. Di situlah pentingnya pengawasan berkelanjutan melalui nakes sebagai penerima MBG,” ungkap dr. Farhat.

 

Ia menambahkan, apabila nakes terlibat langsung sebagai penerima manfaat, potensi beredarnya menu MBG dengan kualitas rendah dapat diminimalisir. Dengan demikian, standar kebersihan, keamanan pangan, serta kecukupan gizi dapat terjaga sesuai dengan rekomendasi Badan Gizi Nasional.

 

“Kenapa tenaga kesehatan perlu masuk sebagai penerima manfaat? Karena itu akan memudahkan pengawasan kualitas pemenuhan gizi pada menu MBG. Jika ada kontrol seperti ini, insyaallah aman dan tidak ada lagi makanan yang berpotensi rendah gizi,” jelasnya.

 

Dr. Farhat yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit di Bangkalan itu menegaskan, seiring bertambahnya jumlah unit SPPG di Kabupaten Bangkalan, pengawasan kualitas MBG harus semakin diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan.

 

“Tujuannya agar keamanan makanan terjamin, pemenuhan gizi masyarakat tetap terjaga, serta standar kebersihan dalam setiap penyajian menu MBG benar-benar diperhatikan,” pungkasnya.(RHM)