Siapa Pejabat Sekda Sumenep? Pengamat: Harus Sosok Riil, Bukan Pencitraan dan Boneka

Sumenep-, Sosok pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep belakangan menjadi sorotan publik. Pasca pensiunnya Sekda sebelumnya, Edy Rasiyadi, roda birokrasi Pemkab Sumenep dinilai mulai kehilangan keseimbangan.

Kekosongan jabatan Sekda tersebut disebut telah berdampak pada jalannya koordinasi pemerintahan, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Salah satu indikasinya terlihat dalam proses koordinasi mutasi dan formasi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sempat mengalami misskomunikasi.

 

“Kalau kita lihat dari kejadian kemarin, itu baru contoh kecil yang muncul di permukaan. Publik tentu bisa menduga ada persoalan lain yang lebih besar akibat kekosongan posisi Sekda ini,” ujar Syaifudin, pengamat birokrasi Sumenep.

 

Menurutnya, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan jantung penggerak birokrasi daerah. Sekda menjadi penghubung utama antara kepala daerah, OPD, dan DPRD, sekaligus pengendali stabilitas pemerintahan.

 

Syaifudin menekankan bahwa di periode kedua masa kepemimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, figur Sekda yang akan ditunjuk harus benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang kuat.

 

“Sekda itu harus sosok yang piawai, cerdas, dan loyal pada kepentingan daerah, bukan sekadar pada kekuasaan. Jangan sampai yang muncul justru figur yang punya citra negatif di masa lalu, tapi ditutup dengan pencitraan manis di media online,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan pentingnya rekam jejak nyata dalam birokrasi, bukan sekadar deretan prestasi simbolik.

 

“Yang dibutuhkan Sumenep sekarang adalah kinerja yang bisa dirasakan langsung oleh birokrasi dan masyarakat. Bukan figur yang terlihat hebat di pemberitaan, tapi minim dampak di lapangan. Apalagi kalau sosok itu adalah kerabat atau lingkar dekat penguasa, publik wajar curiga, karena seringkali ada sesuatu yang besar ditutup-tutupi,” tandasnya.

 

Hingga kini, Pemkab Sumenep belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan mengisi posisi strategis Sekda tersebut. Sementara itu, berbagai kalangan berharap pengisian jabatan ini dilakukan secara profesional, transparan, dan benar-benar mengutamakan kepentingan daerah, bukan kepentingan kelompok tertentu.