Layanan Publik Bangkalan Merosot, Partai Pengusung Balik Arah: Bupati Diminta Bertanggung Jawab
Bangkalan-, Penurunan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Ia kini menjelma menjadi tamparan politik yang keras bagi pemerintahan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Ironisnya, kritik paling pedas justru datang dari partai-partai yang dulu mengusungnya ke kursi kekuasaan.
Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026, skor Indeks Pelayanan Publik Bangkalan tercatat 3,78 (kategori B) dan terperosok ke peringkat 190 nasional. Angka ini turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya, saat Bangkalan masih bercokol di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan kategori A-.
Penurunan 0,48 poin sekaligus anjlok 85 peringkat nasional itu seolah menjadi bukti bahwa slogan perbaikan layanan tak selalu sejalan dengan realitas birokrasi di lapangan.
Situasi ini memantik kegelisahan politik. Tiga partai besar pengusung bupati—Demokrat, PAN, dan Perindo—yang kini duduk di DPRD Bangkalan, kompak melontarkan kritik terbuka, bahkan menyinggung langsung tanggung jawab kepemimpinan Bupati Lukman Hakim.
Anggota Komisi III DPRD Bangkalan dari Partai Perindo, Muhammad Mosleh, menyebut capaian tersebut sebagai alarm keras bagi Pemkab Bangkalan. Ia menilai, penurunan indeks bukan peristiwa kebetulan, melainkan cermin buruknya integrasi layanan antar-OPD.
“Pelayanan publik di Bangkalan butuh pembenahan serius, terutama Mal Pelayanan Publik (MPP) yang seharusnya menjadi wajah pelayanan terpadu. Faktanya, integrasi antar OPD belum berjalan efektif,” tegas Mosleh.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memperpanjang waktu pelayanan, memperbesar keluhan masyarakat, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau tren ini terus dibiarkan, Bangkalan bukan hanya tertinggal, tapi bisa semakin terperosok dibanding daerah lain,” ujarnya.
Mosleh menekankan, hasil PEKPPP seharusnya menjadi bahan evaluasi kebijakan yang tegas, bukan sekadar formalitas administrasi untuk mengejar nilai.
“Perbaikan pelayanan publik harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan berhenti di laporan, seremoni, atau peresmian belaka,” katanya.
Nada kritik yang lebih keras datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangkalan, Fathur Rosi. Ia secara gamblang menyebut penurunan ini sebagai tanggung jawab penuh bupati.
“Di masa Pj Bupati sebelumnya nilainya A-, sekarang turun jadi B. Itu bukan prestasi, itu kemunduran. Tugas bupati itu mempertahankan atau meningkatkan, bukan membiarkan nilai anjlok,” tegas Fathur Rosi.
Pernyataan senada juga dilontarkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan. PAN mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi, menyusul merosotnya kinerja pelayanan publik secara nasional.
“Turunnya peringkat ini menunjukkan OPD tidak bekerja sungguh-sungguh. Ini alarm keras atas lemahnya pengelolaan birokrasi di bawah kepemimpinan bupati,” ujar perwakilan PAN.
Menurut PAN, langkah pembenahan tak bisa lagi ditunda. Evaluasi harus dimulai dari pembenahan SDM di setiap OPD, penguatan integritas ASN dan PPPK, serta pembaruan sistem dan teknologi pelayanan.
MPP, yang selama ini digadang sebagai simbol kemudahan layanan, justru dinilai belum memberikan dampak signifikan.
“Tanpa aparatur yang profesional dan pemanfaatan sistem digital yang optimal, MPP hanya akan menjadi gedung megah tanpa makna,” pungkasnya.
Penurunan drastis indeks pelayanan publik ini menempatkan Pemkab Bangkalan dalam posisi sulit. Bukan hanya soal citra pemerintahan yang tercoreng, tetapi juga soal kepercayaan publik yang perlahan terkikis.
Padahal, pasangan Lukman Hakim–M. Fauzan Jakfar diusung oleh 12 partai, baik parlemen maupun non-parlemen: PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, Perindo, PSI, Hanura, dan Partai Buruh. Dukungan politik yang gemuk itu kini justru berbalik menjadi tekanan.
Ketika partai pengusung mulai bersuara lantang, satu pesan menjadi jelas: penurunan layanan publik bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan kepemimpinan.
Dan publik kini menunggu, apakah kritik ini akan dijawab dengan kerja nyata—atau kembali tenggelam dalam birokrasi yang lamban.(RHM)
