Ditangan 18NU, Proyek UPLAND Berubah Jadi UPLINE

Upland pertanian
Sumber :

 

Praktik Curang SPBU Dikepulauan Sumenep, Disinyalir Pertamina Tutup Mata

Beberapa kelompok bahkan harus patungan lagi, karena “harga proyek” lebih mahal dari harga pasar. Tapi ini katanya “standar.” Ya, standar versi 18NU, mungkin disusun berdasarkan harga di Jakarta, bukan sawah.

 

DUA SISWA SMK DI BANGKALAN BERKELAHI HEBAT, DIPICU SALING EJEK DI MEDSOS

Alhasil, petani tak lagi merasa dibantu, tapi justru ditindas secara sistematis.

Yang panen pertama bukan petani, tapi para koordinator siluman yang tak pernah kotor karena lumpur.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda, UTM Lantik Dekan dan Direktur Pascasarjana

 

Halo Pak Menteri, Sudah Dengar Cerita Ini?

Pak Menteri Pertanian yang kami hormati, kami tahu Anda sibuk di Jakarta. Tapi sesekali, mohon tengok ke lereng-lereng bukit, ke sawah-sawah kecil tempat petani harus setor “komitmen fee” agar bisa mencicipi program negara.

 

Ini bukan pungli diam-diam. Ini pungli terang-terangan, dengan label “koordinasi lapangan,” kadang dibungkus “penyesuaian administrasi.”

 

Apakah IFAD dan ISDB tahu bahwa dana kemanusiaan yang mereka pinjamkan itu berubah fungsi jadi dana infaq wajib ke tangan non-struktural?

 

Apakah mereka sadar, kesejahteraan petani kini menjadi proyek oligarki lokal yang menjual kedekatan sebagai izin memalak?

 

Menyemai Ketakutan, Memanen Setoran

Petani tidak butuh dikasihani. Mereka hanya ingin sistem makin waras.

Sistem yang memberi ruang untuk tumbuh, tidak menindas.

 

Tapi dengan skema seperti ini, benih yang ditanam adalah ketakutan, dan hasil panennya adalah setoran paksa.

 

Dan selama ada tokoh-tokoh fiktif seperti 18NU, yang modalnya cuma silsilah dan nama belakang maka proyek pertanian tak akan pernah benar-benar menyentuh akar.

 

Bukan soal alat dan bibit, ini soal siapa yang lebih dulu memanen keuntungan dari sistem. Dan itu bukan petani.

 

Catatan Terakhir: Panen Gimik

Tahun 2022 lalu, saya pernah menulis kritik soal acara panen raya di hadapan Bupati dan Forkopimda.

 

Bawang merah yang dipanen bukan hasil program UPLAND. Bahkan bibitnya pun bukan dari bantuan pemerintah.

 

Apa hasil dari kritik itu? Tidak banyak. Mungkin karena yang diserang bukan substansi yang menyeret pada meja hukum.

 

Sekarang waktunya penegak hukum turun tangan. Kalau APH masih tidur, maka 18NU dan jejaringnya akan terus merajalela, menjadikan kelompok tani sebagai ladang kekuasaan dan sumber dana dadakan.

Halaman Selanjutnya
img_title