Masuk Nominasi Bergengsi, LBH Madani Putra Hadiri Pembukaan Pelatihan Peacemaker Jatim
- Firman Rusady
Sumenep – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan Rekan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. LBH yang berbasis di Kabupaten Sumenep ini menjadi satu-satunya lembaga asal Madura yang masuk nominasi 16 lembaga hukum terpilih se-Jawa Timur untuk menghadiri acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker serta Paralegal Provinsi Jawa Timur.
Undangan eksklusif tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Dari sekian banyak lembaga bantuan hukum di Jawa Timur, hanya 16 lembaga yang dinilai layak dan memenuhi standar kualitas untuk turut serta dalam peresmian program nasional tersebut.
Program nasional ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham RI dalam mendukung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta implementasi misi Asta Cita ke-7 yang berfokus pada pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur mencatat capaian besar dalam program tersebut, yakni 100% pembentukan Pos Bantuan Hukum di 8.494 desa dan kelurahan se-Jawa Timur. Kehadiran LBH Achmad Madani Putra dalam acara ini menjadi simbol pengakuan atas kontribusi lembaga dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Madura.
Ketua Umum LBH Achmad Madani Putra, Kamarullah, SH., MH., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas undangan tersebut.
“Alhamdulillah, ini bukan hanya kebanggaan bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat Madura. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kerja advokasi, pendampingan, dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat selama ini mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa undangan ini menjadi motivasi bagi LBH Achmad Madani Putra untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum secara profesional, responsif, dan berkeadilan.
Kemenkumham RI juga mengimbau para undangan untuk hadir 30 menit sebelum acara dimulai, dengan ketentuan pakaian batik lengan panjang beserta aksesori udeng dan syal batik bagi pria, serta batik dengan syal batik bagi perempuan.
Acara ini diperkirakan akan menjadi forum strategis untuk memperkuat jaringan advokasi hukum, khususnya terkait peran peacemaker dan paralegal dalam memperluas jangkauan bantuan hukum berbasis desa.
