KEK: Khofifah Entah Kemana, Kapolda Enggan Kelihatan
tetes pertama adalah jamu - sumber daya alam, hasil bumi, dan tenaga kerja;
tetes kedua adalah madu dalam arti lain — manis hanya ketika dibutuhkan, tapi disembunyikan ketika kenyang.
Itulah nasib Madura di bawah kebijakan Jawa Timur:
disayang saat kampanye, ditinggalkan saat rakyat bicara kebijakan.
Lebih menyakitkan lagi, Kepala Disperindag Jatim yang hadir mewakili Gubernur ternyata memaparkan data lama tahun 2023. Di forum yang membicarakan masa depan industri, pemerintah justru terjebak di masa lalu. Ya, data yang saya tulis di atas merupakan bahan paparan Kepala Disperindag Jatim.
Bagaimana bisa menata ekonomi Madura kalau data saja tak di-update?
Bagi Gubernur Khofifah, Madura tampaknya bukan anak kandung, melainkan anak pungut dalam rumah tangga ekonomi Jawa Timur - cukup diberi perhatian menjelang pemilu, lalu dilupakan ketika suara sudah digenggam.
Padahal, 57 persen produksi tembakau nasional berasal dari Jawa Timur, dan lebih dari sepertiganya ditanam di tanah Madura.
Ratusan ribu keluarga di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang menggantungkan hidup dari daun yang sering dianggap dosa, tapi setiap batangnya memberi makan negara.
Ketika ulama Madura bicara KEK, mereka tak bicara proyek, melainkan martabat. Tapi ketika pemerintah absen, rakyat membaca pesan yang jelas: “Madura cukup untuk pajak, tapi belum pantas untuk prioritas.”
Kini, para kiai dan pemuda Madura hanya bisa berdoa agar KEK Tembakau tak berubah menjadi singkatan lain:
“Khofifah Entah Kemana.”
Dan bila ditambah sedikit kegetiran, barangkali juga: “Kapolda Enggan Kelihatan.”
