Terendus Aroma Politisasi Program MBG di Madura
Bangkalan-, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang diluncurkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas gizi anak bangsa demi menyongsong Indonesia Emas, sekaligus menjadi stimulan ekonomi mikro di daerah agar pelaku usaha lokal ikut tumbuh dan berdaya saing.
Sejak diluncurkan, MBG telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Madura. Namun, di tengah tujuan mulia tersebut, mulai tercium aroma politisasi di sejumlah titik pelaksanaan program, khususnya di Madura.
Berdasarkan pantauan redaksi madura.viva.co.id, terdapat sejumlah dapur MBG di Madura yang diduga berada dalam pengaruh atau kendali oknum politisi, bahkan disebut-sebut melibatkan figur yang memiliki posisi di tingkat pusat. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar: apakah keterlibatan tersebut murni untuk menyukseskan program, atau justru berpotensi membebani dan menyimpangkan arah kebijakan negara.
Selain itu, di balik operasional dapur MBG, muncul pula peran tengkulak penyuplai yang diduga mulai memonopoli pasokan bahan pokok. Padahal, salah satu tujuan utama MBG adalah menghidupkan pasar lokal dan UMKM, bukan justru menggantungkan kebutuhan dapur pada pabrikan besar atau jaringan distribusi tertutup yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan daya saing pasar tradisional.
Jika kecenderungan ini terus berlangsung, maka cita-cita MBG sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa dan kecamatan terancam melenceng dari relnya. Program yang seharusnya memberi dampak berlapis — mulai dari gizi anak hingga kesejahteraan petani, pedagang, dan UMKM lokal — bisa tereduksi hanya menjadi proyek elite.
Redaksi madura.viva.co.id menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan penelusuranterhadap pelaksanaan Program MBG di seluruh Pulau Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, guna memastikan program nasional ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya: untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
