Layanan Publik Bangkalan Merosot, Partai Pengusung Balik Arah: Bupati Diminta Bertanggung Jawab

“Di masa Pj Bupati sebelumnya nilainya A-, sekarang turun jadi B. Itu bukan prestasi, itu kemunduran. Tugas bupati itu mempertahankan atau meningkatkan, bukan membiarkan nilai anjlok,” tegas Fathur Rosi.

Pernyataan senada juga dilontarkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan. PAN mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi, menyusul merosotnya kinerja pelayanan publik secara nasional.

“Turunnya peringkat ini menunjukkan OPD tidak bekerja sungguh-sungguh. Ini alarm keras atas lemahnya pengelolaan birokrasi di bawah kepemimpinan bupati,” ujar perwakilan PAN.

Menurut PAN, langkah pembenahan tak bisa lagi ditunda. Evaluasi harus dimulai dari pembenahan SDM di setiap OPD, penguatan integritas ASN dan PPPK, serta pembaruan sistem dan teknologi pelayanan.

MPP, yang selama ini digadang sebagai simbol kemudahan layanan, justru dinilai belum memberikan dampak signifikan.

“Tanpa aparatur yang profesional dan pemanfaatan sistem digital yang optimal, MPP hanya akan menjadi gedung megah tanpa makna,” pungkasnya.

Penurunan drastis indeks pelayanan publik ini menempatkan Pemkab Bangkalan dalam posisi sulit. Bukan hanya soal citra pemerintahan yang tercoreng, tetapi juga soal kepercayaan publik yang perlahan terkikis.

Padahal, pasangan Lukman Hakim–M. Fauzan Jakfar diusung oleh 12 partai, baik parlemen maupun non-parlemen: PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, Perindo, PSI, Hanura, dan Partai Buruh. Dukungan politik yang gemuk itu kini justru berbalik menjadi tekanan.

Ketika partai pengusung mulai bersuara lantang, satu pesan menjadi jelas: penurunan layanan publik bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan kepemimpinan.

Dan publik kini menunggu, apakah kritik ini akan dijawab dengan kerja nyata—atau kembali tenggelam dalam birokrasi yang lamban.(RHM)